Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dikritik sejumlah anggota Komisi VI DPR RI. Sebab, ia menunjuk jajaran direksi dan komisaris baru dalam perusahaan pelat merah yang dinilai tidak jelas kompetensinya.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Darmadi Durianto dalam rapat kerja bersama Erick Thohir dan jajaran kementeriannya pada Selasa (19/3/2024). Menurutnya, latar belakang mereka tak jelas.
"Saya ini banyak terkesan dengan Pak Erick, sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris. Tapi akhiran ini saya lihat ada berubah Pak Erick. Banyak komisaris enggak jelas kemudian ditempatkan," kata Darmadi.
"Ada yang dalam rangka politik, istrinya dipakai. Ada direksi yang bau-bau politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang urusan teknik, arsitektur, masuknya ke ngurusin gas," lanjutnya.
Kemudian, ada Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus yang menekankan masalah perombakan di tahun politik ini perlu menjadi perhatian serius. Lantas, siapa saja bos BUMN pilihan Erick?
1. Prabu Revolusi
Prabu Revolusi diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Ia adalah mantan Deputi Komunikasi 360 TPN Ganjar-Mahfud MD yang berpindah haluan mendukung Prabowo-Gibran.
Corporate Secretary PT KPI Hermansyah Y. Nasroen membenarkan soal pengangkatan tersebut. Dikatakan olehnya, Prabu Revolusi sudah ditetapkan menjadi Komisaris Independen PT KPI sejak 1 Februari 2024 lalu.
Prabu sendiri lahir di Bandung pada tahun 1980 dan merupakan lulusan S1 Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB). Lalu, ia mengambil program magister atau S2 Komunikasi Politik di Universitas Paramadina.
Terakhir, ia memperoleh gelar Doktor dari Universitas Sahid pada tahun 2022. Selain menjadi komisaris, Prabu juga berprofesi sebagai Dosen Ilmu Komunikasi Pascasarjana dan Sarjana di Universitas Paramadina.
Sebelum itu, pada tahun 2021-2023, Prabu juga pernah menjabat sebagai Managing Director iNews Media Group and Chief News Officer MNC Media Group serta Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama pada tahun 2020.
Di sisi lain, usai mengundurkan diri dari TPN Ganjar-Mahfud, Prabu sempat mendampingi Gibran saat kampanye di Balikpapan pada Desember 2023. Meski begitu, ia memastikan dirinya tak masuk ke TKN Prabowo-Gibran.
2. Letjen TNI (Purn.) AM Putranto
Letjen (Purn.) Anto Mukti (A.M) Putranto diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pindad. Keputusan ini disahkan Erick Thohir selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai Surat Nomor: SK-69/MBU/03/2024.
Lalu, turut disahkan Bobby Rasyidin selaku Direktur Utama PT Len Industri (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B PT Pindad. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.
AM Putranto sendiri diketahui sedang menjabat sebagai Asisten Khusus Menhan Prabowo Subianto untuk Matra Darat Bidang Alutsista. Sebelumnya, ia juga sempat menjadi Komandan Kodiklat TNI AD.
3. Siti Zahra Aghnia
Erick Thohir pada Februari lalu menunjuk Siti Zahra Aghnia menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Ia adalah istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid.
Sebelum sang istri, masuk jajaran komisaris BUMN, Arief Rosyid sudah lebih dulu menjadi bos perusahaan pelat merah. Di mana ia pernah dipercaya untuk menjabat sebagai komisaris PT Bank Syariah Indonesia alias BSI.
Namun, ia memutuskan berhenti demi memenangkan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Ia pun dipilih menjadi komandan TKN Fanta. Sebelum itu, ia sempat tergabung TKN Milenial Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Siti Zahra merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) jurusan Arsitektur Interior tahun 2013. Wanita keturunan Aceh itu menikah dengan Arief Rosyid dan saat ini sudah dikaruniai empat orang anak.
4. Nawal Nely
Nawal Nely masuk dalam jejeran Komisaris PT PLN (Persero). Bersamaan dengan itu, Erick Thohir pun memberhentikan dengan hormat Eko Sulistyo dan Tedi Bharata sebagai komisaris dari perusahaan listrik tersebut.
Adanya perubahan jejeran Komisaris PLN ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN. Penyerahan salinan keputusan RUPS dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (19/3/2024).
Sumber: suara
Foto: Menteri BUMN, Erick Thohir. (Dok. Kementerian BUMN)
