Jokowi bergerak untuk mencengkeram. Hak Angket harus digagalkan, maka kesepakatan-tawaran dilakukan. Semua partai politik harus dikendalikan.
Jabatan Menteri menjadi barang dagangan, ditambah dengan jabatan lain. Koalisi besar menjadi canangan, nantinya Jokowi menjadi Ketua Koalisi.
Dengan tawaran manis Jokowi dan keluarga ingin tetap berkuasa. Ia percaya diri akan mampu menguasai Prabowo yang dijepit oleh Wapres di bawah umur.
Jasa curang modal Jokowi untuk menyandera Prabowo. Jokowi adalah sosok Presiden yang memang tidak bisa apa-apa, selain bagi bagi bagi dan posisi pakar dalam sandera menyandera.
Sebagai Ketua Koalisi Jokowi akan berusaha untuk menunggangi partai Golkar. Berikhtiar menjadi Ketum atau sekurangnya Ketua Wantim, sementara PSI hanya batu loncatan.
Bagi partai-partai yang sedang dirayu PPP, PDIP, PKB, Nasdem dan PKS, “kemenangan mutlak” Prabowo Gibran dapat membuat pasrah. Pertimbangan pragmatis menempatkan oposisi pada posisi yang dianggap membuang energi.
Rusak demokrasi? Persetan dengan demokrasi, kata Jokowi. Yang penting aman dinasti dan kokohnya oligarki.
Toh, rakyat itu mudah untuk dimobilisasi dan diiming-iming makan nasi. Tinggal lempar-lempar saja kaos kaki, mereka akan berlari berebutan sendiri.
Aspek ideologi yang berkumpul besar adalah berputar dari asas gotong royong dan kekeluargaan.
Misi terselubung yang diprediksi adalah pembentukan “sistem satu partai terselubung” nya Negara Komunis.
Usulan PSI tentang Barisan Nasional yang diketuai Jokowi mengingatkan kita pada masa Orde Lama Front Nasional.
Satu tahap dari proses Demokrasi Terpimpin. Ditengarai Jokowi dan Oligarki sedang berupaya memimpin Demokrasi.
Bahayanya jika konsepsi “Democratic Policing” yang digagas Tito Karnavian dimaknai dan digeserkan untuk menjadikan Polisi sebagai cambuk kerja paksa rakyat yang melengkapi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Jokowi.
Dalam jangka pendek isu Koalisi Besar adalah tipuan untuk menggagalkan Hak Angket DPR.
Dalam jangka menengah itu menjadi proses penguatan Oligarki dalam memimpin Demokrasi dan jangka panjang negara Pancasila akan berubah menjadi Negara Sosialis bahkan Komunis.
Jokowi adalah sosok yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Hubungan dengan Tiongkok bukanlah hal yang biasa-biasa saja.
Keberadaan Jokowi dibalik Pemilu khususnya Pilpres 2024 menjadi faktor utama dari kondisi dan kejahatan. Kini ia ingin tetap, bahkan, lebih berkuasa lagi.
Jokowi mengangkangi Ideologi dan Konstitusi yang bersendikan pada prinsip demokrasi atau kedaulatan di tangan rakyat.
Tidak ada jalan lain bagi rakyat, bangsa dan negara selain menghentikan Jokowi. Pengungkapan akan mengawali Jokowi hingga akhir bulan Oktober sama saja dengan memberi peluang kepada Jokowi untuk menjadi pemimpin yang sewenang-wenang.
Memberi kesempatan kepada Jokowi untuk mengkonsolidasikan Koalisi Besar sebagai mesin penguat Oligarki dan Dinasti.
Semua harus waspada akan tipu-tipu Koalisi Besar. Jokowi itu sangat tidak bisa dipercaya. Jika percaya pasti akan disandera atau sama saja dengan binasa.
Bandung, 18 Maret 2024
Oleh: M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
