Parameternya Kemarahan Rakyat, Tragedi Buruk Sri Lanka juga Bisa Terjadi di Indonesia -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Parameternya Kemarahan Rakyat, Tragedi Buruk Sri Lanka juga Bisa Terjadi di Indonesia

Senin, 11 Juli 2022 | Juli 11, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-07-11T02:19:04Z

WANHEARTNEWS.COM - Peristiwa di Sri Lanka dan pembunuhan politik di Jepang sangat mungkin terjadi di mana pun, tidak terkecuali di Indonesia ketika banyaknya persoalan yang mengakibatkan negara bangkrut akibat malfungsi instrumen politik pada kekuasaan.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, peristiwa yang dialami Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa dan pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe bisa terjadi di Indonesia jika pemerintah dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan selalu membela kepentingan oligarki yang menempel pada kekuasaannya.



Indikatornya, kata Satyo ada yakni akibat syahwat berutang yang tidak kurang-kurang lalu membuat laju inflasi tidak terbendung yang pada akhirnya membuat negara bangkrut akibat malfungsi instrumen politik pada kekuasaan.

"Maka sangat mungkin tragedi dari Sri Lanka dan pembunuhan politik seperti di Jepang bisa saja terjadi di mana pun tidak terkecuali di Indonesia," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/7).

Satyo menilai, ketika rasa frustasi masyarakat memuncak dan tidak terselesaikan secara berulang, maka pada titik klimaksnya akan terjadi pembangkangan sipil.

"Parameternya sudah terjadi di Indonesia, di mana kelangkaan dan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, hukum yang tidak adil dan sumber kekuasaan serta sumber-sumber produksi dan ekonomi di tangan kekuasaan segelintir orang yang berwatak neoliberal sekaligus bagian dari oligarki," kata Satyo.

Apalagi kata Satyo, dalam interaksi sosial "common sense" dijungkirbalikkan faktanya oleh para serdadu buzzer bentukan kekuasaan di jagad media sosial karena para buzzer kerap "kebal" dari jangkauan aparat penegak hukum.

"Zaman post truth menemukan akselerasinya di Indonesia ketika politik identitas justru di produksi oleh buzzer yang dikendalikan oleh sumber-sumber kekuasaan karena memiliki segala resources," pungkas Satyo.

Sumber: RMOL
×
Berita Terbaru Update
close