Prabowo Subianto diyakini tidak akan leluasa menjalankan pemerintahan karena hanya fokus pada penyelesaian utang peninggalan Pemerintahan Joko Widodo.
Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, Jokowi harus koordinasi dengan Prabowo, agar ada persamaan persepsi dalam menjalankan program pemerintahan transisi.
"Jika tidak terkendali, beban berat ada pada Pemerintahan Prabowo. Terlebih situasi global sedang tidak baik-baik saja, maka Prabowo harus menanggung beban berat, sehingga pemerintahan yang dijalankan tidak dapat leluasa, hanya fokus penyelesaian utang," kata Saiful, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Senin (17/6).
Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu menilai, semakin melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar, menunjukkan ketidakmampuan Pemerintahan Jokowi meredam gejolak global, sehingga sangat berpengaruh besar terhadap kondisi nasional.
"Dengan banyaknya program yang tidak realistis juga mengakibatkan ketidakjelasan arah perekonomian bangsa. Kondisi itu pada akhirnya harus ditanggung Prabowo," pungkas Saiful.
Sumber: rmol
Foto: Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto/Net
