Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengingatkan bahwa basis kritik kaum cendekiawan juga selalu menggunakan data, hasil riset, argumen teoritik yang kokoh, dan memberikan solusi.
“Tetapi kritik kaum cendekiawan dianggap angin lalu. Jokowi pura-pura dengar, lalu cuek," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/6).
Sejumlah contoh diurai Ubedilah Badrun atas sikap Presiden Joko Widodo yang abai pada aspirasi kaum cendekiawan.
"Misalnya, satu bulan setelah dilantik jadi presiden yang kedua, rezim Jokowi didemonstrasi oleh mahasiswa, cendekiawan, buruh dan masyarakat luas karena Jokowi menyetujui revisi UU KPK yang isinya melemahkan KPK," kata Ubedilah.
Padahal, tokoh nasional dan budayawan kala itu mendatangi Istana Negara bertemu Jokowi pada 26 September 2019. Sebelum itu, Jokowi juga terlebih dahulu bertemu dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan.
Saat itu, sambung Ubedilah, Jokowi mengatakan akan mempertimbangkan usulan para tokoh tersebut untuk mengeluarkan Perppu.
“Lalu apa yang terjadi? Perppu tidak dikeluarkan Jokowi dan UU KPK yang baru resmi sah secara hukum masuk dalam lembaran negara,” tegasnya.
“Ya, cendekiawan, para tokoh, budayawan, ormas keagamaan, mahasiswa, dan masyarakat luas dicuekin, tidak didengar," jelas Ubedilah.
Beberapa bulan kemudian, kata Ubedilah, tepatnya pada Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Jokowi dianggap nampak kebingungan antara memilih menyelematkan nyawa rakyat atau menyelematkan ekonomi.
Tak lama kemudian, pada 27 Maret 2020, Ketua Dewan Gurubesar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Profesor Siti Setiati menyarankan pemerintah untuk melakukan lockdown secara parsial atau karantina wilayah untuk mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19.
Sumber: Gelora
