WANHEARTNEWS.COM - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung angkat bicara mengenai sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ngotot membuat Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) demi proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Rocky Gerung menilai, rencana MPR yang ngotot untuk membuat PPHN IKN baru sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Rocky Gerung menyebut rencana MPR yang ngotot untuk membuat PPHN agar proyek IKN jalan terus meski berganti presiden sebagai ide 'dungu'.
"MPR mau bikin tap untuk mengikat MPR berikutnya. Itu yang nggak boleh. Di dalam demokrasi, nggak boleh rezim hari ini mau mengikat rezim yang akan datang, itu namanya dungu," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu, 30 Januari 2022.
Rocky Gerung menegaskan pentingnya berdemokrasi secara sehat dengan tidak memaksakan proyek IKN baru untuk dimasukkan dalam PPHN MPR.
Mantan pengajar sekaligus akademisi Universitas Indonesia (UI) itu menilai, presiden telah membuat kebijakan yang salah terkait proyek pemindahan IKN.
Bahkan, dia juga mengutip pendapat dari para ekonom yang menyebut bahwa proyek IKN yang digagas oleh Presiden Jokowi diprediksi kuat akan gagal.
"Demokrasi itu penggalan lima tahunan tuh, jadi ngapain MPR mau mengikat presiden berikutnya? Presiden sekarang bikin salah kebijakan yaitu IKN, karena itu udah diproyeksi oleh para ekonom bahwa akan gagal," ujarnya.
Rocky Gerung juga menilai bahwa MPR sesungguhnya juga memahami bahwa proyek IKN diprediksi kuat akan gagal atau mangkrak.
Akan tetapi kata dia, MPR seolah terdesak untuk menganggap proyek pemindahan IKN merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan meski terjadi pergantian presiden.
Dia juga tak setuju dengan sikap MPR tersebut karena sejak 2004 presiden tak lagi dipilih oleh MPR.
"MPR juga mengerti bahwa itu akan gagal, lalu MPR bilang 'Nggak, kita harus wajibkan presiden berikutnya untuk meneruskan proyek ini'. Loh emangnya presiden berikutnya pilihan MPR apa?," katanya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung juga menilai bahwa sikap MPR yang ngotot ingin memasukkan proyek IKN dalam PPHN menunjukkan kekacauan berpikir Bambang Soesatyo dan kawan-kawan.
"Jadi cara berpikirnya aja udah ngaco tuh si Bamsoet dan gengnya itu," ujar dia.
Rocky Gerung kemudian menjelaskan tujuan utama penyusunan PPHN yang benar sesuai dengan konstitusi.
Menurutnya, PPHN lebih bertujuan untuk merancang konsep bernegara yang benar, bukan untuk memaksakan jalannya proyek ambisius presiden meski nantinya jabatan akan berpindah tangan.
"Jadi sekali lagi, kalau mau bikin PPHN itu atau pokok-pokok haluan negara, itu konsepnya bukan proyeknya yang mesti dikonservasi, yang bener aja tuh," tuturnya. prm
