Menurut dia, hal tersebut tidak terlalu mengejutkan untuk sebuah skema kerja sama dalam proyek yang sangat besar.
Dijelaskan oleh Menkeu jika IKN merupakan pekerjaan jangka panjang yang bisa mendatangkan kesempatan-kesempatan baru di kemudian hari. Faktanya adalah, sambung Menkeu, saat ini masih dalam tahap awal penggarapan.
“Rencana umum dari pembangunannya sendiri sedang disusun. Oke undang-undang is one thing, tapi bagaimana bentukannya nanti memang sudah mulai dibahas. Ingat, ini sangat luas yang mencapai lebih dari 200.000 hektar. Saya sebagai Menteri Keuangan pasti dalam hal ini menghitung masa depan beban yang akan muncul bagaimana dan aturan untuk pendanaan Ibu Kota Negara juga sedang diselesaikan,” ujarnya dalam sebuah diskusi melalui kanal CNBC, Selasa, 22 Maret.
Untuk itu Menkeu menilai jika komentar miring terhadap investor yang mundur dari IKN belum tentu memahami konsep pembangunan secara komprehensif.
“Jadi kalau sekarang banyak orang yang berbicara IKN itu kayaknya analisa saja. Di situ (kami) di dalam peraturan pemerintah dan perpres sedang menyusun pendanaan, ada dana dari APBN, ada dana dari swasta, BUMN, dan dana sumber lainnya,” tutur dia.
Lebih lanjut, bendahara negara secara tegas menyatakan bahwa keputusan Softbank menarik dukungan merupakan sesuatu yang harus dihargai. Pasalnya, selama ini belum ada komitmen kuat yang bersifat mengikat dalam rencana partisipasi pembangunan IKN.
“Kemarin banyak orang yang bilang Softbank batal. Kalau mereka mengatakan ini (dalam lingkup) expression of interest semua orang juga bisa mengatakan hal yang sama. Ini seperti Presiden kita yang ketemu banyak pemimpin dunia, merek berkata siap mendukung rencana Indonesia,” jelas Menkeu.
Dalam pemberitaan redaksi sebelumnya disebutkan bahwa alasan Softbank mundur karena persoalan pengembalian investasi atau return on investment (RoI). Hal tersebut diungkapkan oleh Representative Director & Chairman Softbank Ken Miyauchi.
"Return on Investment adalah alasan utama kami mundur dari proyek yang dimaksud, dari segi waktu dan besar return on investment itu sendiri," katanya.
Pemerintah sendiri menyebut jika pembangunan tahap awal kali ini diperkirakan menyedot biaya sekitar Rp466 triliun yang 20 persennya diambil dari dana APBN.
Sumber: voi