Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menghangat jelang kampanye Pemilu 2024. Beberapa pihak memandang hal itu bagian dari strategi 3 pasangan calon Pilpres 2024 mempengaruhi persepsi publik.
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, penggiringan isu dan opini publik tentang netralitas dan kecurangan pemilu sengaja diproduksi.
Hal itu ditujukan untuk menciptakan cara berpikir dan sentimen negatif publik terhadap pasangan calon.
"Bahwa penguasa atau petahana atau yang terafiliasi dengan petahana, kerap diasosiasikan menggunakan segala instrumen kekuasaan untuk memenangkan Pilpres 2024," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (21/11).
Namun dia berpendapat, 3 poros koalisi yang mengusung kandidat capres dan cawapres sama-sama punya akses terhadap instrumen kekuasaan.
"Poros Ganjar-Mahfud diusung oleh partai penguasa, PDIP yang juga punya akses terhadap instrumen kekuasaan. Poros Anies Baswedan juga diusung oleh partai penguasa yakni Nasdem dan PKB yang juga partai koalisi penguasa sekarang," jelasnya.
"Pun begitu dengan poros Prabowo-Gibran, juga diusung oleh koalisi partai penguasa yang diusung oleh Gerindra, Golkar, dan PAN yang ketiganya juga partai koalisi penguasa sekarang," sambung sosok yang kerap disapa Biran itu.
Magister ilmu komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu memperkirakan, ketiga poros pengusung capres-cawapres tengah menggunakan politik saling serang, padahal semuanya sama-sama menggunakan instrumen kekuasaan.
"Tapi seharusnya para elite berupaya menjauhi politik maling teriak maling", sebab era sudah berubah, semua bisa mengawasi. Publik bisa mengawasi, potret kamera media pun ada dimana-mana," demikian Biran.
Sumber: rmol
Foto: Tiga calon presiden (capres) 2024, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan/RMOL
