Pesan dalam aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) hari ini, membunyikan tuntutan agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.
Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL, aksi yang digelar gabungan kelompok masyarakat sipil itu menduga ada masalah serius dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Salah satu orator dari Gerakan Maritim Nasional menuding KPU RI menjadi bagian dari rezim Jokowi. Hal itu dinilai sejalan dengan permasalahan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang terjadi saat ini.
"Ada 10 ribu lebih kepulauan, desa pesisir 8 ribu tidak ada internet, tidak ada Sirekap, tidak ada tabulasi. Kita mencurigai di sana ada kecurangan pemilu yang massif, terstruktur, dan sangat cepat," ujar orator di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
Menurutnya, untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia maka aksi yang digelar hari ini menuntut Jokowi agar melepas jabatan presiden, meskipun masa baktinya hanya tinggal 8 bulan lagi.
"Kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk mundur terlebih dahulu? Setuju?" seru orator dijawab "setuju" oleh massa aksi.
"Atau kalau tidak, kita terpaksa memakzulkan Jokowi. Karena mulai Pemilu 2014, 2019, sampai 2024 ini, pelaku kecurangan dan kebohongan adalah Presiden Jokowi," demikian orator menambahkan.
Dalam aksi tersebut, terdapat massa yang membawa spanduk dan juga poster-poster yang memuat pesan menohok kepada pemerintahan dan Jokowi.
Beberapa poster memuat pesan yang unik, seperti "Akibat Pemilu Curang, Rakyat Masuk Jurang", "Yang Curang akan Celaka", hingga yang berbunyi "Hak Angket Yes, Ke MK Sorry Ye".
Sumber: rmol
Foto: Aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)/RMOL
