Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap penyebab gagalnya capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraup suara tinggi di Jawa Tengah pada Pilpres 2024.
Salah satu penyebabnya ialah kecurangan yang dilakukan kubu rival dengan cara memanfaatkan instrumen negara yakni kepala desa.
Hasto menceritakan satu kasus di Sukoharjo di mana setiap kepala desa itu diguyur Rp 200 juta per orang untuk membantu pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.
Bukan hanya diguyur ratusan juta rupiah, Hasto menyebut, para kepala desa itu juga berada di bawah tekanan aparat.
"Di Sukoharjo, di Solo Raya itu setiap kepala desa itu dikasih dana minimum Rp 200 juta, ditungguin oleh oknum-oknum polisi untuk mencapai target," kata Hasto dalam You Tube Akbar Faizal Uncensored dikutip Senin (25/3/2024).
Kepala daerah dari PDIP juga turut menjadi sasaran ancaman serupa.
Ia mencontohkan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster yang dijegal melalui pengaduan masyarakat atau dumas hingga akhirnya ada pemanggilan polisi.
Koster dipanggil Polda Bali atas dugaan korupsi pada awal Januari 2024.
Selain Koster, kepala daerah dari PDIP yakni Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu juga disebut Hasto dicari kelemahannya.
Hasto mengungkapkan, para kepala daerah dari PDIP dicari kelemahannya dari instrumen negara lainnya yang merasa berhutang budi.
Ia tak menampik bahwa sekelas kepala daerah saja pasti membutuhkan dukungan untuk bisa memenangkan pemilihan berikutnya.
Dari situ lah kemudian ada yang namanya pemanfaatan instrumen negara melalui hutang budi politik untuk melemahkan kepala daerah dari PDIP pada Pilpres 2024.
"Lalu kepala desanya sudah dikontrol, bahkan dikasih duit, kan enak sekali, lu mau ikut lu seneng karena dikasih duit, tapi dengan target, tapi lu gak ikut, lu masuk penjara," tuturnya.
Sumber: suara
Foto: Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi sudah menerapkan politik khas orde baru (orba). [ANTARA Foto/Aditya Pradana]
