Realisasi anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diklaim telah mencapai Rp23,1 triliun atau 60,3 pesen dari total anggaran Rp38,3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, belanja pemilu mulai memuncak pada Januari dan Februari menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024.
"Oleh karena itu, front loading terjadi 60,3 persen dari pagu Rp38,3 triliun," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024, pada Senin (25/3).
Bendahara negara itu merinci dari total realisasi tersebut, KPU dan Bawaslu menyerap belanja hingga Rp21,2 triliun terhitung hingga Februari 2024.
Sementara itu, 14 kementerian dan lembaga lainnya, seperti Polri dan TNI menyerap Rp1,9 triliun.
Adapun dari tahun ke tahun realisasi anggaran pemilu dilaporkan terus meningkat, yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembentukan badan adhoc, pengawasan penyelenggaraan pemilu, pemungutan suara, pengelolaan logistik dan dokumentasi, hingga keamanan selama pemilu.
Tercatat dari tahun 2022 hingga 2024, pemerintah menganggarkan sebesar Rp71,3 triliun untuk penyelenggaraan pemilu. Dari total tersebut, pemerintah menghabiskan Rp3,1 triliun pada 2022, kemudian Rp29,9 triliun pada 2023, dan Rp38,3 triliun pada tahun ini.
Sumber: rmol
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Maret 2024 pada Senin, 25 Maret 2024/Repro
