Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra mempersoalkan aktivitas Presiden Joko Widodo yang lebih sering membagikan bantuan sosial (bansos) ke wilayah Jawa Tengah.
Hal ini dikonfirmasi Saldi kepada empat menteri Kabinet Jokowi yang hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).
Menteri yang dimaksud adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Saldi menunjukkan peta kunjungan Jokowi berkaitan dengan pembagian bansos yang dilampirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon gugatan.
"Kami harus menanyakan. Apa yang menjadi kira-kira memilih ke Jateng itu lebih banyak kunjungannya daripada ke wilayah lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Itu yang didalilkan pemohon," tanya Saldi.
Saldi juga menanyakan sumber dana bansos yang Jokowi distribusikan di sejumlah daerah, terutama Jateng.
"Berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa kunjungan presiden ini itu dari mana?" tanyanya lagi.
Pendalaman soal bansos dianggap penting karena didalilkan pemohon serta untuk mengklarifikasi tudingan pengerahan bansos sebagai upaya untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah pertanyaan itu belum dijawab keempat menteri Jokowi. Sebab sidang sengketa Pilpres 2024 diskors dan akan kembali dilanjutkan pukul 13.00 WIB.
Sumber: rmol
Foto: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra/Ist
%20di%20depan%20Polda%20Metro%20Jaya.jpg)
