.jpg)
Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud optimistis Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan semua gugatan pihaknya dalam putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024.
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menegaskan pihaknya percaya kepada MK karena lembaga tinggi negara tersebut memiliki legitimasi, memiliki dasar konstitusional, serta tidak boleh dan tidak bisa diintervensi untuk membuat putusan yang progresif, termasuk dalam PHPU.
"Saya tidak ingin meng-underestimate, tidak ingin takabur, tetapi saya yakin bahwa MK punya keberanian, sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang," kata Todung saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 16 April 2024.
Ia menjelaskan dalam petitum awal yang diajukan TPN dalam PHPU, TPN meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilu 2024 serta mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta Pilpres 2024.
Selanjutnya, dalam petitum, TPN juga meminta MK memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024.
Usai keluarnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Todung merasakan suasana kebatinan dalam tubuh MK sehingga dirinya menilai MK tidak punya pilihan, selain bangkit kembali untuk tetap menjadi penjaga konstitusi.
Maka dari itu, Todung percaya MK saat ini sedang memulihkan martabat dan muruah lembaga, serta terus memikirkan keberlangsungan demokrasi dan bangsa.
"Jadi, jangan kita kehilangan harapan. Bangsa ini akan mati kalau kehilangan harapan," tuturnya.
Dengan demikian, Todung yakin bahwa MK akan mampu menghasilkan putusan yang cerdas, progresif, dan adil.
Jika MK bisa mengeluarkan putusan tersebut, putusan itu akan menjadi warisan untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik dari saat ini.
"Karena kita tidak boleh mundur. Kita harus melangkah maju dan MK mempunyai kesempatan untuk melahirkan warisan yang akan diingat oleh bangsa ini," kata Todung.
Sumber: suara
Foto: Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan mekanisma penyaluran bansos dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). [Suara.com/Dea]
