Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mendapat giliran pertama untuk bersaksi di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4).
Dalam pemaparannya, Muhadjir fokus menjelaskan soal program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial yang dilakukan di bawah koordinasi kementeriannya.
Muhadjir memaklumi jika penyaluran bantuan sosial (bansos) sering dikaitkan pihak tertentu untuk kepentingan politik. Namun Muhadjir menjamin pemberian bansos ini tidak ada hubungannya dengan pesta demokrasi alias pemilu.
"Perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem,” kata Muhadjir.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024. Pemberian bansos ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin.
"Untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting, begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pemerintah," demikian Muhadjir.
Selain Muhadjir Effendy, menteri lain yang dipanggil untuk bersaksi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Sumber: rmol
Foto: Tangkap layar Menko PMK, Muhadjir Effendy saat bersaksi di sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK)/Rep
%20di%20depan%20Polda%20Metro%20Jaya.jpg)
