Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku sulit untuk menggulirkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI pasca Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.
Sebabnya, presiden terpilih, Prabowo Subianto sudah mulai safari ke partai-partai politik.
"Saya pikir berat, karena Pak Prabowo sudah keliling ke semua partai-partai, di KIM (Koalisi Indonesia Maju) maupun di Koalisi Perubahan," kata Jazilul ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024) malam.
Oleh sebab itu, Jazilul menilai usulan hak angket tentang kecurangan Pemilu 2024 sudah tidak lagi relevan, ditambah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Jazilu mengusulkan agar hak angket digulirkan untuk membahas hal-hal yang lebih spesifik mengenai penyelenggaraan pemilu misalnua tentang regulasi pembagian bansos hingga penggunaan aparat negata.
“Misalkan bansos, supaya itukan menjadi pertimbangan di MK, supaya dijelaskan. Bansos tidak boleh keluar ketika pilkada misalnya, nah. Itu kan bisa diurai kalau itu di forumnya DPR, kalo itu ada misalnya digulirkan hak angket bansos misalnya,” katanya.
“Atau hak angket soal aparatur negara silakan, tapi kalau pemilu saya pikir masa yang sudah sejuk jangan lagi dipanas-panasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut wacana hak angket DPR sudah tidak relevan untuk dibahas usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa hasil Pilpres 2024.
"Sejujurnya, membuat hak angket sudah tidak up to date lagi. Untuk kondisional hari ini. Itu menurut NasDem," kata Surya di Kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Sumber: suara
Foto: Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid. (Suara.com/Fakhri)
