Pengamat politik Refly Harun menduga kemesraan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Karena, kata Refly Harun, sekarang di dalam Kabinet Indonesia Maju terdapat dua pemimpin yang berkuasa, Jokowi yang masa jabatannya belum berakhir, dan Prabowo Subianto yang secara de facto merupakan presiden, sehingga menurutnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akan menjadi jembatan untuk keduanya jika bergabung ke pemerintahan baru.
Baca Juga: Prabowo Tidak Terlalu Butuh NasDem yang Akan Gabung ke Koalisi
"Jadi bisa jadi dalam konteks ini Surya Paloh itu akan menjadi bridge jembatan antara Jokowi dan Prabowo, kenapa? saya menduga kemesraan antara Prabowo dan Jokowi ya sebentar lagi akan berakhir, bahkan sebelum pelantikan pun akan berakhir," ucapnya.
"Karena sekarang ada dua matahari di dalam kabinet, bisa dibayangkan yang berkuasa masih Jokowi tetapi presiden de facto-nya adalah Prabowo," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Refly Harun, Jumat (26/4).
Sebelumnya, setelah mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis sore (25/4/2024), Ketua Umum Partai NasDem menyatakan lebih baik bersama dengan pemerintahan untuk membangun Indonesia lebih maju.
"Kesempatan, dorongan, keinginan, spirit untuk bersama dengan pemerintahan, saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan Saya. Pilihan NasDem," ucap Paloh, dikutip dari CNN Indonesia.
Ia mengaku sudah berpikir panjang dengan objektif untuk memutuskan hal tersebut, dan kemudian menyatakan siap mendukung pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo-Gibran.
"Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan dibutuhkan suatu semangat, spirit dan keikhlasan hati dan mengedepankan objektivitas," katanya.
"Melihat Indonesia dengan optimisme ke depan, kita siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran," tandasnya.
Sumber: populis
Foto: Pengamat politik Refly Harun/Net
