Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tidak mengusulkan bantuan El Nino kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini terungkap dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, Jumat (5/4/2024).
Risma menyebut bantuan itu tidak diusulkan karena tidak mengetahui apakah kondisi keuangan dan ekonomi makro memadai untuk menyebarkan bantuan ini.
"Tidak mengusulkan. Kami tidak berani mengusulkan karena tidak mengetahui kondisi keuangan. Kami tidak berani karena kami tidak tahu kondisi makro dan masalahnya," paparnya.
Sebagaimana diketahui, bantuan El Nino diserahkan karena produktivitas pertanian yang menurun akibat fenomena iklim. Dalam momen yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa fenomena ini telah diprediksi oleh BMKG.
"BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino akan bertahan hingga periode desember 2023 bahkan Januari-Februari 2024. Ini berdampak pada penurunan produksi beras," tuturnya.
Airlangga juga menjelaskan El Nino juga mempengaruhi penurunan produksi di beberapa negara. Ia mencontohkan kenaikan beras yang juga terjadi di sejumlah negara produsen beras seperti Thailand dan Vietnam.
"Kita lihat produksi beras sampai bulan Juli Februari kita turun 5,88 juta ton, pada saat yang sama terjadi kenaikan harga beras dunia di mana Thailand itu US$624 per ton, naik 28%."
Situasi ini pun dikhawatirkan menghantam konsumsi kelompok rentan, yang kebanyakan pengeluaran digunakan untuk membeli bahan pangan.
"Kita tahu penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga khususnya kelompok makanan dari desil 1 sampai 4 penduduk, 25% adalah untuk membeli bahan makan pokok atau beras," tambah Airlangga.
Sumber: cnbcindonesia
Foto: Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghadiri sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
%20di%20depan%20Polda%20Metro%20Jaya.jpg)
