Gelombang protes terhadap pemangkasan anggaran pendidikan semakin menguat.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya mengumumkan rencana aksi
demonstrasi untuk menuntut kejelasan mengenai nasib program Kartu Indonesia
Pintar (KIP) Kuliah, yang diduga terdampak efisiensi anggaran pemerintah.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 18 Februari 2025, pukul 10.00
WIB, dengan titik kumpul di Jalan Veteran, Kota Malang, dekat Taman Makam
Pahlawan.
Melalui akun Instagram resminya, @bem.malangraya, para mahasiswa
menyampaikan keprihatinan atas kebijakan yang mereka nilai mengancam
keberlanjutan pendidikan mahasiswa kurang mampu.
"Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi harapan mahasiswa kurang mampu
mengalami pemangkasan besar. Hal ini mengancam 663.821 mahasiswa yang
menerima KIP dan berisiko putus kuliah," tulis BEM Malang Raya dalam
unggahannya, Senin (17/2/2025).
Menurut BEM Malang Raya, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdampak besar terhadap sektor
pendidikan.
Bahkan, pendidikan menjadi sektor dengan pemangkasan anggaran terbesar
kedua, setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo
Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa pagu anggaran kementeriannya
dipotong sebesar Rp14,3 triliun, dari total awal Rp57,6 triliun. Sementara
itu, anggaran KIP Kuliah yang semula Rp14,698 triliun harus dikurangi
Rp1,319 triliun.
Tak hanya itu, program beasiswa lainnya juga terdampak:
- Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dipotong Rp19,47 miliar dari total Rp164,7 miliar.
- Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB) dikurangi 25 persen atau sekitar Rp21 miliar dari total Rp85,34 miliar.
Pemerintah Klaim KIP Kuliah Tetap Aman
Meski ada kabar pemangkasan anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani
menegaskan bahwa program KIP Kuliah tetap aman dari pemotongan anggaran
pemerintah sebesar Rp306,69 triliun.
"Jumlah anggaran untuk 1.040.192 mahasiswa penerima KIP Kuliah tetap Rp14,69
triliun, tidak ada perubahan," ujar Sri Mulyani.
Ia juga memastikan bahwa beasiswa lain, termasuk LPDP, Beasiswa Pendidikan
Indonesia (BPI), dan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) tetap berjalan sesuai
rencana tanpa pengurangan dana.
"Seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat
meneruskan program belajar seperti biasa," tambahnya.
Mahasiswa Skeptis
Meski ada pernyataan resmi dari pemerintah, mahasiswa tetap merasa was-was.
Seorang perwakilan BEM Malang Raya menyatakan bahwa aksi demonstrasi
dilakukan untuk memastikan tidak ada perubahan kebijakan mendadak yang
merugikan mahasiswa.
"Pemerintah sering sekali tidak konsisten. Bisa saja hari ini bilang KIP
tidak dipotong, tapi tiba-tiba aturan berubah di tengah malam. Kami hanya
waspada agar tidak terkecoh lagi. Maka dari itu, kami turun ke jalan untuk
mengawal isu ini," ujar salah satu mahasiswa melalui akun @yOggg*.
Aksi mahasiswa ini menjadi bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang
dianggap mengancam akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak
mampu.
Mereka berharap pemerintah benar-benar transparan dan tidak melakukan
pemotongan anggaran yang bisa berdampak pada masa depan pendidikan
Indonesia.
Sumber:
suara
Foto: Ilustrasi aksi mahasiswa.
