%20bersama%20perwakilan%20Bidan%20Pendidik%20menggelar%20demo%20di%20di%20depan%20Kementerian%20PANRB%20di%20kawasan%20Kebayoran%20Baru,%20Jakarta%20Selatan.jpg)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas didesak mengeluarkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) seluruh Indonesia, agar menerbitkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan Surat Keputusan (SK) lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya dicabut sepihak.
"Kami meminta NIP dan SK PPPK 532 Bidan Pendidik yang sebelumnya dicabut untuk diterbitkan kembali," kata Korlap Gerakan Rakyat Pembela Nakes (GRPN) Fritz Alor Boy saat memimpin unjuk rasa di depan Kementerian PANRB di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (26/4).
Selain massa GPRN, turut serta sejumlah perwakilan bidan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
“Kami memohon maaf, Indonesia tidak adil bagi mereka. Maka kami akan tutup jalan. Tutup Jalan ini merupakan bukti bahwa 532 Bidan Pendidik marah besar kepada negara ini,” kata Fritz.
“Dirjen Nakes jangan rampas hak 532 Bidan Pendidik. Segera kembalikan hak mereka,” sambungnya.
Salah seorang Bidan Pendidik, Elvira Hewuni asal Kalimantan Tengah yang mengikuti aksi unjuk rasa itu mengaku meminta keadilan negara untuk mengembalikan hak-hak 532 Bidan Pendidik.
“Kami putri daerah Provinsi Kalimantan Tengah hanya minta keadilan," kata Elvira.
Aksi unjuk rasa lalu dilanjutkan ke Kantor Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes di Jakarta Selatan.
Sumber: rmol
Foto: Gerakan Rakyat Pembela Nakes (GRPN) bersama perwakilan Bidan Pendidik menggelar demo di di depan Kementerian PANRB di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/Ist
